AKTAWONUA.COM, Kendari –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terus meningkatkan kapasitas aparatur desa di sektor ketahanan pangan. Pemkab pun menggelar bimbingan teknis (Bimtek) yang berfokus pada perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan, sebuah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tercatat, ada 423 peserta dari 141 desa di Kabupaten Konawe mengikuti Bimtek pendampingan desa di salah satu hotel di Kendari mulai 11 April 2025 hingga 13 April 2025.
Peserta bimtek terdiri dari elemen-elemen kunci penggerak pembangunan di tingkat desa, meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Badan Usaha Milik Desa (BumDes), serta para Kepala Desa (Kades) yang juga berperan sebagai Komisaris BumDes.
Kegiatan strategis itu merupakan sinergi antara Kementerian Desa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, yang menggandeng PT Putri Dewani Mandiri, sebuah lembaga yang bergerak di bidang media riset dan pelatihan formal, sebagai pihak ketiga pelaksana.
Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Rebiansyah Putra Halip. Aks. S.sos., M.S.i., CGCAE CGRE mengatakan program ketahanan pangan berkalanjutan merupakan kebijakan nasional yang merupakan salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo, sesuai dengan Permen Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 memberikan panduan bagi desa dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa.
Sehingga berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) lanjut dia, inspektorat sebagai APIP dapat memberikan peran dan layanan consulting dengan menjadi narasumber terkait program tersebut dalam konteks pengawasan intern.
“Secara kelembagaan inspektorat diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam program ketahanan pangan tersebut,”katanya.
Sesuai regulasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam program tersebut adalah melalui evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan serta pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMDes.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumar Lakarama, S.Pd, menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan dana desa sebesar 20 persen yang telah dialokasikan untuk ketahanan pangan.
“Hal ini sangat krusial agar pengelolaan dana desa, yang notabene adalah uang negara, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat desa,” tegas Jumar.
Lebih lanjut, Jumar mengungkapkan bahwa sumber anggaran untuk penyelenggaraan Bimtek ini berasal dari anggaran peningkatan kapasitas pemerintah desa.
“Peserta yang mengikuti Bimtek ini adalah garda terdepan yang akan mengelola anggaran, termasuk pihak-pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap penggunaannya, seperti pengurus BumDes, anggota BPD, dan Kepala Desa selaku Komisaris BumDes,” pungkasnya.
Kegiatan Bimtek ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe, sejalan dengan visi dan program yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dengan pembekalan yang komprehensif dan pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan di Konawe dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Adapun pemateri yang memberikan pemaparan di hadapan ratusan peserta meliputi Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Sultra, Laode Syaban Hidayat Rasyid, S.STP, Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan
pada Ditjen Pemdes Kemendagri, Dr. Royadi, S.H. MM CFRA, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Konawe, Rebiansyah Putra Halip. Aks. S.sos MSi CGCAE CGRE, Kasubit pada Ditjen Bina Banda, Ihram SH MM, Staf pada Mabes Polri, Andre Dedy Nainggolan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Dr Musafir Menca, SH S.Pd MH. (***)
