AKTAWONUA.COM, Konawe – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Ardin mengklarifikasi tudingan yang menyudutkan dirinya terkait pengusulan Penjabat (Pj) Bupati Konawe. Menurutnya pengusulan itu sudah sesuai aturan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membantah mengusulkan Pj Bupati Konawe secara sepihak.
Dia menegaskan pengusulan Pj Bupati Konawe sudah sesuai mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) No : 110. 1. 2.3/3736/ SJ tertanggal 21 Juli 2023 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Wali Kota dan Penjabat Bupati.
“Seluruh tahapan pengusulan Pj Bupati telah kita jalankan sesuai regulasi. Adapun keputusan siapa (Pj Bupati) yang datang (ditunjuk, red), itu menjadi kewenangan Kemendagri,” ujar Ardin, Minggu, (13/8/2023).
Ardin sendiri menjadi sorotan di lingkaran Anggota DPRD Konawe asal PAN. Pasalnya, PAN yang tergabung dalam Fraksi Gemilang bersama Golkar dan Nasdem telah mengusulkan Sekda Konawe Ferdinand Sapan sebagai calon tunggal Pj Bupati Konawe.
Namun belakangan, nama Sekda Konawe itu tak masuk dalam tiga besar calon Pj Bupati Konawe usulan DPRD yang diajukan ke Kemendagri.
Adapun tiga nama yang didorong oleh DPRD ke Kemendagri adalah Kepala Kesbangpol Sulawesi Tenggara Harmin Ramba, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Syahril Abdul Rauf, dan Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari Kementerian PDTT La Ode Muhajirin.
Ardin pun disorot oleh legislator PAN di DPRD. Bahkan mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ardin. Terbaru, Ketua DPD PAN Konawe Fachry Pahlevi Konggoasa menyoroti Ardin karena dianggap tak mampu memperjuangkan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama.
“Ardin dianggap telah mempermalukan anggota DPRD asal PAN karena tidak mengakomodir usulan fraksi. Betapa malunya legislator PAN terhadap teman-teman di partai lain yang ada di Fraksi Gemilang,” sorot Fachry.
Namun semua sorotan itu dibantah Ardin. Menurutnya, dalam pengusulan calon Pj Bupati Konawe, dirinya selalu melakukan komunikasi dan koordinasi ke tingkat DPD, DPW dan DPP PAN.
“Arahan DPW PAN Sultra dan DPP PAN itu tegas agar usulannya tiga nama, bukan tunggal seperti yang mereka sebutkan di beberapa media, bahkan usulan Waketum DPP PAN Yandri Susanto dan Viva Yoga Mauladi itu ada nama Syahrir Abdul Rauf,” ungkap Ardin.
Menanggapi dirinya dituding tidak loyal terhadap partai dan tidak mampu mengakomodasi kepentingan partai berlambang matahari tersebut, Ardin mengaku bahwa ada oknum yang sengaja merekayasa situasi di balik pemberitaan media yang menyudutkan dirinya.
Ia pun menyebut bila polemik yang muncul hanyalah akal-akalan untuk melengserkannya sebagai Ketua DPRD Konawe.
Wakil Ketua Presidium KAHMI Sultra ini juga membeberkan bahwa DPD PAN Konawe justru tidak mengindahkan rekomendasi dan perintah DPW PAN Sultra dan DPP PAN.
“Rekomendasi DPW dan DPP kami (PAN) itu jelas, namun Fahri Pahlevi Konggoasa sebagai Ketua DPD PAN Konawe tidak melakukan mekanisme dan menjalankan organisasi dengan benar, bahkan tidak mengindahkan keinginan DPW PAN Sultra dan DPP PAN,” beber Ardin dalam rilis yang diterima media ini.
Terpisah, H. Sukarman AK, STP., Ketua POK DPW PAN Sultra menerangkan bahwa DPD PAN Konawe hanya mengakomodir usulan sendiri.
“Yang diusulkan PAN Konawe adalah mengakomodir usulan sendiri dan memaksakan kehendak tanpa mendengar masukan DPW PAN Sultra dan DPP PAN,” jelasnya.
Ia pun meminta agar semua pihak tidak lagi mempersoalkan hal tersebut dan lebih fokus kepada Pemilu dan Pemilukada yang sebentar lagi akan digelar.
“Prosesnya sudah selesai, tiga nama sudah ada di Kemendagri, sekarang semua kader PAN harus fokus dan persiapkan diri jelang Pemilu, itu yang paling penting sekarang,” pungkasnya. (**)
