Bappeda Konawe Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Pemerintahan YA – SYAM

  • Bagikan
Forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029, Kamis 20 Maret 2025.

AKTAWONUA.COM, Konawe – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 di salah satu aula hotel di Kecamatan Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/3/ 2025)

Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan, dalam rancangan awal RPJMD ini, pihaknya turut melibatkan tim LO pasangan Yusran Akbar – Syamsul Ibrahim ( YA-SYAM )

“Supaya RPJMD ini bisa selaras dengan visi dan misi YA-SYAM. Ini adalah wujud transparansi dalam konsep perencanaan pembangunan. Dokumen RPJMD merupakan dokumen seluruh masyarakat Konawe,” kata Syamsul Ibrahim.

Kepala Bappeda Konawe, Sriany, menyebut konsultasi rancangan awal RPJMD Konawe tahun ini mendapat pendampingan langsung dari tim Capital Investment Planning-National Urban Development Project (CIP – NUPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Dalam pembahasan RPJMD ini, Konawe diberikan pendampingan khusus Tim CIP – NUPD Kemendagri dan ini hanya ada di 10 kabupaten/kota se Indonesia. Konawe merupakan satu satunya daerah mewakili Sulawesi Tenggara (yang diberikan pendampingan),” jelas Sriany.

Dalam menyusun rancangan awal RPJMD tersebut, pihaknya telah mengindentifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pertama, pengembangan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Keempat, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

Kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Keenam, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta penanganan bencana alam.

Ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembangunan daerah di era digital. (***)

Penulis: Tim RedaksiEditor: Redaktur Pelaksana
  • Bagikan